PENGAWASAN dan transparansi dalam pengelolaan keuangan bersumber dari
Dana Desa (DD) multak diperlukan. Tanpa keduanya, besarnya DD yang tahun ini
rata-rata mencapai Rp 800 juta per desa sangat rawan dikorupsi. Bila di desa
Anda ada dugaan penyimpangan, bagaimana dan kemana cara melaporkannya?
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro
Sandjojo memberikan petunjuk. Ia mengakui, masih banyak dijumpai pejabat desa
tidak melibatkan masyarakat dan tidak transparan. Menteri juga mengajak agar
masyarakat melawan pejabat yang tidak amanah dan ajak seluruh masyarakat untuk
bersama-sama mengawasi.
"Laporkan ke yang berwajib atau telepon aduan 1500040 yang akan
ditindaklanjuti Satgas Dana Desa. Bersama kita kawal penggunaan Dana
Desa," tulis menteri dalam akun Facebooknya usai sosialisasi pengawasan
dan penggunaan Dana Desa bersama Anggota DPR RI dan Anggota BPK RI, kemarin.
Ia menambahkan, pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari
masyarakat dan publik. Desa akan lebih cepat maju apabila partisipasi
masyarakat termasuk dalam mengawasi penggunaan dana desa.
"Pastikan informasinya lengkap. Karena separuh dari laporan tidak
lengkap sehingga pada saat dilaporkan ke penegak hukum tidak bisa
ditindaklanjuti. Tapi banyak yang berhasil ditindaklanjuti dan bahkan sudah
banyak yang ditangkap dan disidangkan," katanya.
Di laman FB tersebut, postingan dari akun menteri terkait pengawasan
Dana Desa yang diposting Minggu 22 Januari 2017 ramai dengan komentar. Hingga
Senin 23 Januari 2017 pagi, status itu dibagikan 200 kali dengan 115 komentar
yang interkatif. Pada Minggu malam, akun Eko Putro Sandjojo terakhir diskusi
hingga pukul 23.00 WIB dan beberapa komentar dibalas akun tersebut pukul 08.30
WIB. Dari pengamatan, banyak komentar dari netizen yang mengeluhkan praktik
pengelolaan Dana Desa yang kurang transparan.
"Jumlah desa di Indonesia banyak, Ada 74910 desa. Jadi tanpa
laporan masyarakat akan sangat lambat mengatasinya. Bantu laporkan ke penegak
hukum setempat atau1500040 kita sama-sama kawal. Bantu kasih data yang lengkap
supaya laporannya tidak mubazir," kata Eko. (**)
SALAM MERDESA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar