MUNCUL anggapan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kurang diprioritaskan. Pelaku pembangunan desa masih lebih memprioritaskan pembangunan fisik. Kenapa demikian?
Berdasarkan laporan penggunaan Dana Desa 2016 yang dikutip dari KOMPAS, sebesar 90.45 persen DD digunakan untuk bidang Pembangunan Desa, sedangkan Pemberdayaan Masyarakat hanya 5,65 persen. Kemudian untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 2,55 persen dan Pembinaan Kemasyarakatan 1,35 persen.
Melihat prosentasi tersebut, DD lebih banyak untuk Pembangunan Desa. Padahal seperti harapan Dirjen PPMD Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Erani Yustika, penggunaan DD diharapkan mampu diarahkan untuk menggerakan roda ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas warga. (baca : bukan perangkat desa atau lembaga desa).
Melalui coretan singkat ini, penulis memiliki pandangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemilihan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk dilakukan di sekup desa.
1. Pendekatan Indikator keberhasilan.
Keberhasilan membangun infrastruktur desa lebih cepat dikenali, dilihat, dan diukur dibanding dengan keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Pembangunan ukurannya adalah terbangunnya infrastuktur fisik, sedangkan keberhasilan pemberdayaan adalah adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat desa.
2. Pendekatan Manfaat
Manfaat terbangunnya infrastruktur fisik lebih mudah dan cepat dirasakan dibandingkan manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan adalah orientasi proses, sehingga pencapaian manfaat atau tujuan butuh waktu.
3. Pendekatan Politis
Jabatan kepala desa merupakan jabatan politik, sementara posisi kepala desa merupakan aktor utama dalam pemangku kepentingan di desa. Lantaran jabatan politik, kepala desa dengan kewenangannya 'mengarahkan' untuk cenderung mendahulukan, atau memprioritaskan usulan pembangunan fisik sesuai janji politik saat kampanye.
4. Pendekatan pemilihan kegiatan.
Mencermati usulan kegiatan dalam rencana kegiatan pemerintah (RKP) atau draft anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa), beberapa kegiatan pemberdayaan rata-rata bersifat 'mata kegiatan yang terputus'. Idealnya, kegiatan pemberdayaan dilakukan berkesinambungan. Misalnya, tahun pertama latihan produksi, tahun kedua latihan pengemasan, tahun ketiga memperluas pemasaran. Dengan kegiatan pemberdayaan yang berkesinambungan, diharapkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bisa tercapai. Mohon diingat, kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas bukanlah kegiatan bagi-bagi uang semata, atau 'asal uang habis'..jauh dari itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki semangat agar masyarakat desa lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya.
Lalu apa solusi atau jalan keluarnya?
Menurut Arief Setyabudi, Team Leader Konsultan Nasional Pengembangan Program (KNPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ada beberapa langkah :
1. Kenali potensi dan masalah desa.
Tiap desa memiliki masalah dan potensi yang berbeda. Begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek dari pelaku pemberdayaan masyarakat.
2. Temukan metode pemberdayaan.
Setelah mengetahui potensi dan masalah, bisa diketahui metode pemberdayaan yang cocok untuk diaplikasikan.
3. Mengangkat keaarifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Menurut beliau, pengaplikasian metode pemberdayaan turut didukung dengan kearifan lokal serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang memungkinkan dikembangkan.
4. Tentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki imbas atau dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Mengajak atau melibatkan masyarakat untuk berkegiatan yang memiliki manfaat jangka panjang terhadap perubahan taraf kesejahteraan diharapkan menumbuhkan motivasi bagi para pelaku. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih semangat dan impian terhadap apa yang mereka kerjakan.
Demikian coretan ini. Semoga lahir kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang memiliki manfaat jangka panjang.
SALAM MERDESA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar