Mengoptimalkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa

MUNCUL anggapan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kurang diprioritaskan. Pelaku pembangunan desa masih lebih memprioritaskan pembangunan fisik. Kenapa demikian?

Berdasarkan laporan penggunaan Dana Desa 2016 yang dikutip dari KOMPAS, sebesar 90.45 persen DD digunakan untuk bidang Pembangunan Desa, sedangkan Pemberdayaan Masyarakat hanya 5,65 persen. Kemudian untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 2,55 persen dan Pembinaan Kemasyarakatan 1,35 persen.

Melihat prosentasi tersebut, DD lebih banyak untuk Pembangunan Desa. Padahal seperti harapan Dirjen PPMD Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Erani Yustika, penggunaan DD diharapkan mampu diarahkan untuk menggerakan roda ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas warga. (baca : bukan perangkat desa atau lembaga desa).

Melalui coretan singkat ini, penulis memiliki pandangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemilihan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk dilakukan di sekup desa.

1.  Pendekatan Indikator keberhasilan.


Keberhasilan membangun infrastruktur desa lebih cepat dikenali, dilihat, dan diukur dibanding dengan keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Pembangunan ukurannya adalah terbangunnya infrastuktur fisik, sedangkan keberhasilan pemberdayaan adalah adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat desa.

2. Pendekatan Manfaat

Manfaat terbangunnya infrastruktur fisik lebih mudah dan cepat dirasakan dibandingkan manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan adalah orientasi proses, sehingga pencapaian manfaat atau tujuan butuh waktu.

3. Pendekatan Politis

Jabatan kepala desa merupakan jabatan politik, sementara posisi kepala desa merupakan aktor utama dalam pemangku kepentingan di desa. Lantaran jabatan politik, kepala desa dengan kewenangannya 'mengarahkan' untuk cenderung mendahulukan, atau memprioritaskan usulan pembangunan fisik sesuai janji politik saat kampanye.

4. Pendekatan pemilihan kegiatan.

Mencermati usulan kegiatan dalam rencana kegiatan pemerintah (RKP) atau draft anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa), beberapa kegiatan pemberdayaan rata-rata bersifat 'mata kegiatan yang terputus'. Idealnya, kegiatan pemberdayaan dilakukan berkesinambungan. Misalnya, tahun pertama latihan produksi, tahun kedua latihan pengemasan, tahun ketiga memperluas pemasaran. Dengan kegiatan pemberdayaan yang berkesinambungan, diharapkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bisa tercapai. Mohon diingat, kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas bukanlah kegiatan bagi-bagi uang semata, atau 'asal uang habis'..jauh dari itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki semangat agar masyarakat desa lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya.

Lalu apa solusi atau jalan keluarnya?

Menurut Arief Setyabudi, Team Leader Konsultan Nasional Pengembangan Program (KNPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ada beberapa langkah :

1. Kenali potensi dan masalah desa.

Tiap desa memiliki masalah dan potensi yang berbeda. Begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek dari pelaku pemberdayaan masyarakat.

2. Temukan metode pemberdayaan.

Setelah mengetahui potensi dan masalah, bisa diketahui metode pemberdayaan yang cocok untuk diaplikasikan.

3. Mengangkat keaarifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Menurut beliau, pengaplikasian metode pemberdayaan turut didukung dengan kearifan lokal serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang memungkinkan dikembangkan.

4. Tentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki imbas atau dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Mengajak atau melibatkan masyarakat untuk berkegiatan yang memiliki manfaat jangka panjang terhadap perubahan taraf kesejahteraan diharapkan menumbuhkan motivasi bagi para pelaku. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih semangat dan impian terhadap apa yang mereka kerjakan.


Demikian coretan ini. Semoga lahir kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang memiliki manfaat jangka panjang.
SALAM MERDESA.

Mandalamekar, Desa Terpencil yang Berubah dengan Teknologi Informasi

TAK ada yang tak mungkin untuk berubah. Perubahan desa yang ingin saya ceritakan mengambil kisah nyata dari Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa terpencil yang pernah mengalami krisis air bersih ini bisa mandiri karena perjuangan warga dan dukungan pengembangan teknologi informasi.

Desa Mandalamekar adalah salah satu wilayah terpencil di Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya sekitar   40 kilometer atau sekitar dua jam perjalanan dari pusat kota. Untuk mencapai kawasan itu, kita harus melewati jalanan rusak dan berbukit-bukit. Desa tersebut dibentuk tahun 1978, dengan luas mencapai 709 hektar. Sebagian besar warga adalah petani kebun dan pembuat gula aren.

Akibat penebangan pohon, desa yang berada di kaki Pasir Bentang dan Pasir Badak mengalami krisis air bersih seperti menyusutnya debit mata air, konflik horizontal petani yang berebut air, hingga ancaman bahaya tanah longsor. Permasalahan ini menggerakan 10 pemuda desa yang peduli dengan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan "Mitra Alam Munggaran" dan mulai berbenah tahun 2002.

"Saya yang ditunjuk sebagai ketua kelompok,” kata Yana Noviadi (50), Kepala Desa Mandalamekar saat diskusi di Oemah Gedhe, Kalibagor, Selasa (17/1) siang.

Bapak berputra dua ini menambahkan, mereka memiliki komitmen bersama untuk melakukan penghijuan di hutan. Cara ini dilakukan dengan gotong-royong dan aturan yang disepakati bersama yakni dalam satu minggu ada dua hari kerja yakni hari menanam dan hari merawat.

“Dalam sehari tidak melakukan kerja, maka diganti di lain hari. Anggota kelompok juga harus kompak, jangan terpecah. Kami sampai harus camping di hutan untuk melakukan pekerjaan ini,” kata Kang Yana yang menjabat kepala desa dua periode (2007-2013 dan 2013-2018). Perlahan makin banyak warga yang terlibat dalam program penghijauan yang dilakukan Yana dkk.

Memanfaatkan IT

Kang Yana menceritakan, pertemuannya dengan Yossy Suparyo, penggiat kesejahteraan desa membuat dirinya melek komputer dan internet. Kepada hadirin di acara syukuran pindahan kantor Gedhe Foundation dari Sumampir ke Kalibagor, Selasa siang, ia mengaku Yossy-lah yang mengajarinya mengoperasikan komputer. Awalnya, sebagai warga di desa terpencil tak paham komputer, apalagi internet.

“Kami membuat radio komunitas dan pelatihan menulis berita untuk website dan blog. Sinyal di desa saat itu susah, jadi kalau upload harus ke tengah sawah dinihari, sekitar jam 02.00,” kata Yana.

Dikutip dari KOMPAS, perjuangan Yana dan warga desa tak sia-sia. Kini, empat air terjun, sembilan goa, dan 81 mata air berhasil dilestarikan. Lahan tidur seluas 81 hektare juga berhasil dihutankan.

Pengembangan teknologi informasi juga membawa perbaikan bagi pelayanan publik dan pemerintahan bersih. Pengawasan dan pelayanan publik bisa dilakukan secara online. Aplikasi serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, serta Kulon Progo, Yogyakarta dengan nama Gerakan Desa Membangun yang pada 2017 ini berusia lima tahun.

“Dulu desa kami berpredikat tertinggal, 2016 kemarin sudah jadi Desa Berkembang, target 2020 jadi Desa Wisata dan tahun 2025 menjadi Desa Wisata,” kata Yana. (**)

Kementerian BUMN Diajak Dampingi BUM Desa

DIRJEN Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pembentukan perusahaan induk BUM Desa akan dikaji kementerian BUMN. Diharapkan pada semester I tahun 2017, perusahaan induk sudah terbentuk.

"Kami dalam inisiasi agar setiap BUM Desa ada pendampingan. Kalau untuk modal saja sudah bisa diatasi dengan penyertaan modal dari Dana Desa atau sumber lain. Namun untuk peningkatan kapasitas BUM Desa itu bukan kemampuan kami untuk melakukannya. Perlu Kementerian BUMN," kata Erani seperti ditulis KOMPAS.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan BUM Desa perlu didorong agar berkembang, mengingat masih banyak BUM Desa yang belum berkembang.

"Agar BUM Desa dapat berkembang, kami akan membentuk perusahaan induk BUM Desa di tingkat nasional supaya tiap desa dapat pendampingan yang sama. Sekarang BUM Desa yang sukses kan punya sumber daya. Kalau yang tidak punya sumber daya, ya tidak," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Jakarta seperti ditulis KOMPAS.

Eko mengatakan, melalui pembentukan perusahaan induk BUM Desa, perusahaan induk akan ikut memiliki semacam kepemilikan atau saham dari BUM Desa. BUM Desa pun mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas yang seragam dari perusahaan induk. Jaringan BUM Desa juga akan memperluas ke seluruh Indonesia. (**)

Menteri Desa : Tahun Ini Holding BUM Desa Dibentuk

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi menginisiasi pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di tingkat nasional. Dengan demikian kapasitas BUM Desa dapat ditingkatkan dan jaringannya diperluas.

Menurut rencana, perusahaan induk atau holding BUM Desa dapat dibentuk tahun ini.

"Agar BUM Desa dapat berkembang, kami akan membentuk perusahaan induk BUM Desa di tingkat nasional supaya tiap desa dapat pendampingan yang sama. Sekarang BUM Desa yang sukses kan punya sumber daya. Kalau yang tidak punya sumber daya, ya tidak," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Jakarta seperti ditulis KOMPAS.

Eko mengatakan, melalui pembentukan perusahaan induk BUM Desa, perusahaan induk akan ikut memiliki semacam kepemilikan atau saham dari BUM Desa. BUM Desa pun mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas yang seragam dari perusahaan induk. Jaringan BUM Desa juga akan memperluas ke seluruh Indonesia.

Menurut Eko, BUM Desa berbeda dengan koperasi. BUM Desa dimiliki masyarakat desa, sedangkan koperasi dimiliki anggota. Karena itu, BUM Desa berpeluang bekerjasama dengan koperasi atau membentuk koperasi sesuai potensi desa.

"Misalnya ada 75.000 unit BU Desa di seluruh Indonesia, dan setiap BUM Desa punya 5 sampai dengan 10 koperasi di bawahnya, berarti ada ratusan ribu titik distribusi. Itu berarti BUM Desa tidak kesulitan mencari pemasok barang, melainkan justru dicari. (**)

Dirjen PPMD : Dana Desa 2017 Diarahkan untuk Kegiatan Ekonomi dan Perkuat Kapasitas Warga

TAHUN ini, implementasi UU Desa menapaki tahun ketiga. Pada dua tahun berjalan, implementasi Dana Desa (DD) lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik di desa. Tahun ini diharapkan, penggunaan DD juga diperkuat untuk pemberdayaan masyarakat desa, diantaranya mendorong pembangunan kapasitas masyarakat desa.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendesa dan PDT RI, Ahmad Erani Yustika seperti dikutip KOMPAS, (5/1/2017), menyebutkan penyerapan DD tahun 2016 mencapai 99,7 persen. Ini lebih tinggi dari penyerapan DD tahun 2015 mencapai 83 persen. Erani berharap, tahun 2017 penggunaan DD bisa diarahkan untuk kegiatan ekonomi dan membangun kapasitas warga.

"Ke depan yang paling pokok dalam pembangunan desa adalah membangun kapasitas warga. Dengan kapasitas warga, masyarakat bisa menciptakan banyak peluang pembangunan dan pemberdayaan," kata Erani dalam diskusi 'Refleksi Dua Tahun Implementasi UU Desa' di kantor KOMPAS Malang, Jawa Timur, Rabu (4/1).

Mendorong kapasitas masyarakat di antaranya menurut Erani dilakukan dengan memperkuat balai rakyat yang jadi pusat pembelanjaran mandiri di desa.

Disebutkan, dalam dua tahun implementasi UU Desa, sudah terbangun 50.000 kilometer jalan desa. Dibandingkan pembangunan jalan nasional sepanjang 2004-2014, pembangunan jalan desa lebih signifikan. Pada 2004, jalan nasional hanya 34.000 kilometer, sedangkan 2014 jalan nasional bertambah jadi 38.400 kilometer. Sementara itu, selama 2016, DD digunakan untuk membangun 628 embung. 

Mengelola Penyertaan Modal BUM Desa dari Dana Desa

BADAN Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya BUMDesa diharapkan menjadi asa atas berbagai masalah di desa. Keberadaan BUM Desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Mewujudkan harapan kemandirian desa lewat BUM Desa ini tak ringan mengingat banyak tantangan sekaligus peluang yang harus dimenangkan oleh pengelola BUM Desa.

Landasan hukum BUM Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Juga diatur dalam Permendesa PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 yang menyebutkan soal penyertaan modal dalam BUM Desa.

Secara lokal, pengaturan BUM Desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan BUM Desa. Dalam perda disebutkan, organisasi BUM Desa terpisah dari struktur Pemdes, namun menjadi milik Pemdes (bukan perorangan atau kelompok).

Telaah penulis, BUM Desa dapat dimaknai sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk melalui perdes dengan maksud untuk mengoptimalkan potensi desa. Adapun modal BUM Desa ini berasal dari desa dan penyertaan modal dari masyarakat. Pada tahun ini, beberapa desa dampingan kami menambah besaran penyertaan modal. Ada yang Rp 100 juta, ada yang Rp 200 Juta. Namun ada punya yang tidak menambah modal, lantaran di desa tersebut belum terbentuk BUM Desa. Untuk desa-desa yang belum memiliki, kami dorong agar tahun ini bisa membentuk BUM Desa. Setidaknya ada 3 dari 12 desa di kecamatan dampingan yang belum memiliki BUM Desa.

Kemandirian Desa

Meski demikian, 9 BUM Desa yang sudah adapun belum sepenuhnya optimal. Masih butuh pendampingan dan dorongan penuh agar segera berjalan. Idealnya, BUM Desa mengelola potensi desa, dikembangkan agar memperoleh profit. Yang hasil keuntungannya ini dibagikan untuk desa, penambahan modal, serta pengelola. Masyarakat pun memperoleh keuntungan, baik langsung maupun secara tidak langsung dengan kehadiran BUM Desa. BUM Desa harus bisa mengelola perputaran uang tetap di desa dan merekrut tenaga kerja.

Harus diakui, sudah banyak BUM Desa, namun masih sedikit yang sukses. Meski demikian, tetap ada yang sukses! Cerita sukses BUM Desa inilah yang harus dikampanyekan, agar menginspirasi pengelola BUM Desa di wilayah lain untuk semangat. Kalau ada desa yang lain bisa, maka kamipun bisa mengelola BUM Desa. (Kisah sukses BUM Desa akan ditulis terpisah).

Bagi yang sudah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa (DD) untuk BUM Desa apa sih yang harus dilakukan? Menurut hemat kami, ada beberapa langkah:

1. Pastikan Perdes pendirian BUMDesa, AD/ART BUM Desa sudah dibaca dan dipahami oleh masing-masing pengurus.
2. Rancang dan susunlah rencana kegiatan satu tahun tentang apa yang akan dikerjakan. Langkah ini dibuat teknis dengan perhitungan RAB. Hasilnya dalam satu tahun akan diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola unit usaha.
3. Buat proyeksi keuntungan. Setelah membuat rencana teknis, gambaran keuntungan dari perputaran modal satu tahun bisa diketahui. Dengan proyeksi keuntungan, tentunya bagi hasil yang diatur dalam Perdes BUM Desa bisa direalisasikan.
4. Kelola BUM Desa secara profesional dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi profit serta pelayanan bagi masyarakat desa.

Semoga dengan cara ini, modal BUM Desa baik dari pemdes, maupun dari masyarakat maupun pihak ketiga bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Semoga.

SALAM MERDESA.

Catatan Awal Tahun Dana Desa 2017

BESARAN Dana Desa (DD) 2017 yang diterima oleh desa-desa di Indonesia meningkat. Pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Pusat mengalokasikan DD dari APBN sebesar Rp 46,7 triliun untuk sebanyak 74.000 desa se-Indonesia. Tahun 2017 atau tahun ketiga implementasi UU Desa, besaranya meningkat menjadi Rp 60 triliun. Bila dirata-rata, penerimaan desa meningkat Rp 200 juta, dari Rp 600 juta per desa pada 2016 menjadi Rp 800 juta per desa pada 2017 ini.

Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, desa yang mendapat alokasi tertinggi DD 2017 adalah Desa Watuagung, Kecamatan Tambak dengan nominal Rp 1,035 Miliar. Perbedaan pagu DD ini diantaranya ditentukan karena luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.
Anggaran DD ini menjadi salah satu pendapatan desa dari kelompok transfer.

Selain DD, masih ada pos dana transfer lain, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya rata-rata desa di Jawa Tengah menerima Rp 400 juta per desa pada 2016 lalu. Transfer DD dan ADD dari pemerintah ini menambah besar pos pendapatan desa dalam APBDesa yang rata-rata antara Rp 1-2 miliar. Belum lagi ditambah dengan pos pendapatan dari pendapatan asli desa (PAdes) dan pendapatan bagi hasil pajak-retribusi daerah untuk desa yang terus meningkat. Bila pengelolaan BUMDesa berhasil, maka besaran pos bagi hasil dari profit BUM Desa akan menambah kuat postur pendapatan dalam APBDesa.

Besarnya pendapatan dalam APBDes digunakan untuk penyelenggaraan empat bidang kewenangan pemerintahan desa, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam tulisan ini, saya ingin memfokuskan pada pengalokasian DD 2017 yang sesuai Permendesa dan PDT Nomor 22 Tahun 2016 diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa.

Pada tulisan ini saya juga ingin mengoreksi tulisan Opini berjudul 'Resolusi Implementasi DD 2017' karya penulis Trisno Yulianto, Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran Desa yang dimuat di koran Suara Merdeka, Jumat 30 Desember 2016. Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi:

1. Penulis beranggapan bahwa penggunaan DD dan ADD sama-sama digunakan untuk membiayai 30 persen biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. (paragraf 6).

Menurut hemat saya, penggunaan DD dan ADD sangat berbeda. DD sesuai Permendesa PDT Nomor 22 Tahun 2016 diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan, sedangkan ADD digunakan untuk pembayaran siltap dan tunjangan, maupun pembiayaan lain terkait operasionaal pemerintahan desa.

2. Penulis mencampurkan penggunaan DD dan ADD untuk membiayai pembangunan fisik di desa dengan alasan indikator/tolok ukur capaian keberhasialan lebih terukur. (Paragraf 3)

Selain itu, penulis juga menyebutkan partisipasi masyarakatan dalam proses perencanaan dan pengawasan DD 2016 masih rendah dan kurang substansi. Misalnya dengan menyebut tidak efektifnya musdes dan musrenbandes yang seolah hanya bersifat formalitas dan terjadinya korupsi akibat lemahnya pengawasan dari masyarakat.

Penulis di antaranya membandingkan implementasi PNPM 2007-2014 dengan UU Desa yang menjadi dasar pemberlakukan DD.

Dalam tulisan tersebut saya juga bersepakat beberapa hal :

1. Perluanya penguatan peran pengawasan dari masyarakat dan lembaga desa untuk mencegah korupsi bersumber dari APBDesa.

2. Masyarakat dan lembaga desa didorong untuk aktif dalam proses perencanaan seperti sejak musdus usulan rencana kegiatan pemerintah (RKP) desa, penyusunan RKP Desa melalui wakil di tim ganjil, dan penetapan musdes dalam penetapan Perdes RKP dan APBDes melalui wakil-wakil masyarakat dalam BPD. Dalam hal ini peran BPD turut perlu diperkuat dengan mengerti dengan tugas dan fungsi BPD.

3. Pelaku pembangunan di desa peru menjadikan pengalaman pengelolaan DD dua tahun sebelumnya agar lebih optimal dalam mendorong pembangunan di desa. Diharapkan dengan cara ini, tujuan implementasi UU Desa agar desa lebih mandiri, sejahtera, dan demokrtais bisa bertahap tercapai. (**)